MKKS SMA Aceh Gelar Rakor, Bahas Permasalahan Pendidikan Mulai PPDB hingga Kualitas Pembelajaran
humannesia.com / BANDA ACEH - Para kepala SMA yang tergabung dalam MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) Provinsi Aceh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Forum Group Discussion (FGD) berlangsung di lantai 8 PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh, Banda Aceh, 27-28 September 2024.
Mereka mengungkap sejumlah permasalahan pendidikan yang masih dihadapi daerah berjulukan Serambi Mekkah ini.
Rakor dengan tema "Berkolaborasi, Bersinergi Wujudkan Pendidikan Aceh Hebat dan Bermartabat" mengundang beberapa narasumber yaitu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, AKBP Chandra dari Polda Aceh, Muamar mewakili Ombudsman Aceh, dan Ali Rasab Lubis dari Kejati Aceh.
Selain itu, dari pegiat media hadir Asnawi Kumar mewakili PWI dan Syarbaini Oesman salah satu pengelola media online.
Asnawi berbicara tentang kolaborasi publikasi pendidikan dengan insan pers. Sedangkan Syarbaini menyinggung tentang pengaruh media sosial dalam membentuk citra positif pendidikan.
Rakor itu menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dokumennya langsung diserahkan kepada Kadisdik Aceh, Marthunis begitu kegiatan berakhir.
Sejumlah isu terkait permasalahan aktual pendidikan Aceh terangkum dalam rekomendasi tersebut.
Salah satu problem klasik yang masih dihadapi Aceh selama bertahun-tahun adalah pemerataan guru.
Tenaga pendidik menumpuk di daerah yang satu, kekurangan di banyak daerah yang lain.
Kondisi ini mengakibatkan banyak guru sertifikasi mengalami kekurangan jumlah jam mengajar sehingga terancam kehilangan tunjangan.
Masalah yang cukup serius berikutnya terkait dengan kualitas pembelajaran. Para kepala sekolah merasakan kendala ini punya kaitan dengan semakin terbatasnya kegiatan capacity building, seperti Musyawawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang pernah terjadi beberapa tahun lalu.
Menurut para kepsek, penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga perlu diperkuat dengan regulasi daerah, sehingga benar-benar bisa efektif untuk menyelamatkan sekolah-sekolah pinggiran dari permasalahan krisis siswa.
Untuk itu, mereka mengharapkan hadirnya sebuah peraturan gubernur.
Ketua MKKS SMA Provinsi Aceh, Muhibbul Khibri menjelaskan, Rakor dan FGD yang dilaksanakan itu merupakan kegiatan rutin tahunan MKKS Aceh.
"Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka penguatan kinerja dan kompetensi kepala sekolah dalam menghadapi tantangan dan harapan dalam pengembangan iklim pendidikan Aceh," kata Muhibbul.
Dikatakan, Rakor dan FGD berbicara soal penataan kinerja kepala sekolah agar mampu memposisikan diri dalam kerja-kerja peningkatan mutu pendidikan Aceh.
“MKKS SMA Provinsi Aceh terus berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun komitmen dan kemitraan dalam rangka mewujudkan pendidikan di Aceh yang handal, hebat, dan bermartabat,” ujar Muhibbul.(***)
Mereka mengungkap sejumlah permasalahan pendidikan yang masih dihadapi daerah berjulukan Serambi Mekkah ini.
Rakor dengan tema "Berkolaborasi, Bersinergi Wujudkan Pendidikan Aceh Hebat dan Bermartabat" mengundang beberapa narasumber yaitu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, AKBP Chandra dari Polda Aceh, Muamar mewakili Ombudsman Aceh, dan Ali Rasab Lubis dari Kejati Aceh.
Selain itu, dari pegiat media hadir Asnawi Kumar mewakili PWI dan Syarbaini Oesman salah satu pengelola media online.
Asnawi berbicara tentang kolaborasi publikasi pendidikan dengan insan pers. Sedangkan Syarbaini menyinggung tentang pengaruh media sosial dalam membentuk citra positif pendidikan.
Rakor itu menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dokumennya langsung diserahkan kepada Kadisdik Aceh, Marthunis begitu kegiatan berakhir.
Sejumlah isu terkait permasalahan aktual pendidikan Aceh terangkum dalam rekomendasi tersebut.
Salah satu problem klasik yang masih dihadapi Aceh selama bertahun-tahun adalah pemerataan guru.
Tenaga pendidik menumpuk di daerah yang satu, kekurangan di banyak daerah yang lain.
Kondisi ini mengakibatkan banyak guru sertifikasi mengalami kekurangan jumlah jam mengajar sehingga terancam kehilangan tunjangan.
Masalah yang cukup serius berikutnya terkait dengan kualitas pembelajaran. Para kepala sekolah merasakan kendala ini punya kaitan dengan semakin terbatasnya kegiatan capacity building, seperti Musyawawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang pernah terjadi beberapa tahun lalu.
Menurut para kepsek, penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga perlu diperkuat dengan regulasi daerah, sehingga benar-benar bisa efektif untuk menyelamatkan sekolah-sekolah pinggiran dari permasalahan krisis siswa.
Untuk itu, mereka mengharapkan hadirnya sebuah peraturan gubernur.
Ketua MKKS SMA Provinsi Aceh, Muhibbul Khibri menjelaskan, Rakor dan FGD yang dilaksanakan itu merupakan kegiatan rutin tahunan MKKS Aceh.
"Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka penguatan kinerja dan kompetensi kepala sekolah dalam menghadapi tantangan dan harapan dalam pengembangan iklim pendidikan Aceh," kata Muhibbul.
Dikatakan, Rakor dan FGD berbicara soal penataan kinerja kepala sekolah agar mampu memposisikan diri dalam kerja-kerja peningkatan mutu pendidikan Aceh.
“MKKS SMA Provinsi Aceh terus berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun komitmen dan kemitraan dalam rangka mewujudkan pendidikan di Aceh yang handal, hebat, dan bermartabat,” ujar Muhibbul.(***)
Kontributor : Baihaqi
